Denpasar, kpu-denpasarkota.go.id- Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dimulai tanggal 3 April s.d 3 Juni 2018. Terkait dengan hal tersebut, Selasa (03/04/18) KPU Kota Denpasar melakukan proses sosialisasi dalam bentuk pengumuman di website dan instagram. Selain dalam bentuk pengumuman, KPU Kota Denpasar juga mensosialisasikan Pembentukan KPPS kepada PPK dan PPS melalui tatap muka dan komunikasi media social.
Sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, syarat menjadi Anggota KPPS adalah sebagai berikut :
Warga Negara Indonesia;
Berusia paling rendah 17 Tahun;
Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatua Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
Berdomisili dalam wilayah kerja KPPS;
Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau DKPP;
Belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota KPPS;
Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesame penyelenggara Pemilu
Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada desa/kelurahan setempat.
