Denpasar, kpu-denpasarkota.go.id- Menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak, 27 Juni 2018 seluruh perhatian menuju pada KPU sebagai penyelenggara. DPD RI menjadi salah satu institusi yang memberikan atensi kepada KPU Kota Denpasar terkait pelaksanaan Pilgub Bali 2018. Selasa (26/06/18), KPU Kota Denpasar menerima kunjungan DPD RI di Ruang Rapat Pukul 10.00 Wita. A.A Ngr. Oka Ratmadi (Anggot DPD RI) membahas beberapa persoalan terkait pelaksanaan Pilgub Bali Tahun 2018. Senator yang akrab di sapa Cok Rat ini menyampaikan anggaran masih menjadi persoalan dalam setiap pelaksanaan Pemilu dan Pilkada. “Akan selalu ada anggaran yang besar untuk kemajuan demokrasi”ungkap Cok Rat. Demokrasi memang membutuhkan biaya yang besar karena demokrasilah yang memajukan manusia. Selama ini, pelaksanaan Pemilu/Pilkada di Bali selalu lebih baik dibandingkan daerah-daerah lain di Indonesia. Meskipun begitu Cok Rat berharap sebagai penyelenggara KPU Kota Denpasar serta jajarannya tetap menjaga integritas dalam bekerja sehingga suara masyarakat benar-benar dapat melahirkan pemimpin yang baik dengan cara yang jujur dan adil. Terutama bagi penyelenggara yang langsung menerima suara masyarakat di TPS jangan sampai dikuasai oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Menanggapi pesan dari Cok Rat, I Gede John Darmawan (Ketua KPU Kota Denpasar) menerangkan bahwa belajar dari pengalaman pelaksanaan Pemilu/Pilkada selama ini, KPU terus berbenah dan berusaha seoptimal mungkin transparan dalam proses penghitungan suara. “Hasil Pilgub 2018 sudah dapat diketahui oleh masyarakat H+1 pagi hari termasuk scan Formulir C1” jelas John.
Beberapa pertanyaan terkait dengan pelaksanaan Pilgub 2018 juga disampaikan oleh DPD RI seperti apakah KPPS akan memfasilitasi masyarakat yang sakit di rumah untuk bisa menggunakan hak pilihnya? Bagaimana dengan C6 yang tidak terdistribusi? Berapa tingkat partisipasi pemilih di Kota Denpasar pada pemilu/Pilkada sebelumnya? serta hal rawan apa yang dihadapi KPU Kota Denpasar pada Pilgub 2018 ini?
Menurut John sesuai dengan ketentuan, masyarakat yang sakit di rumah dapat didatangi oleh KPPS dengan persetujuan dari saksi dan pengawas Pemilu. Untuk Formulir C6, KPPS menyampaikan langsung kepada yang bersangkutan atau anggota keluarganya sesuai KK, sedangkan yang tidak terdistribusi akan dikembalikan oleh KPPS kepada PPS H-1. Selanjutnya John menyampaikan partisipasi masyarakat di Kota Denpasar pada Pilwali Tahun 2015 sangat rendah hanya 54% sedangkan pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 sebesar 73% dan Pemilu Presiden Tahun 2014 sebesar 78%. Rendahnya partisipasi masyarakat pada Pilwali Tahun 2015 terang John disebabkan oleh Hari Pemungutan Suara Tanggal 9 Desember 2015 dekat dengan pelaksanaan rainan gede dimana banyak warga masyarakat yang pulang kampung selain itu pasangan calon yang bertanding tidak berimbang sehingga antusiasme masyarakat untuk menggunakan hak pilih rendah. Dalam pelaksanaan Pilgub 2018 ini hal yang rawan adalah pendistribusian Formulir C6 yang perlu diawasi. Menutup kunjungan DPD RI, John Darmawan menyampaikan harapannya Pemilu kedepan dapat mendewasakan Masyarakat Kota Denpasar dalam berpolitik. Oleh karena itu KPU Kota Denpasar mengajak tokoh masyarakat, pemerintahan, agama, adat serta politik untuk berperan serta dalam mendewasakan masyarakat.
