Pilkada serentak 2015 berjalan dengan lancar meskipun tidak dapat dipungkiri masih banyak permasalahan yang muncul yang bersumber dari tiga hal pokok antara lain kelemahan pengaturan di UU Pemilihan, kelemahan pengaturan di PKU yang ada, praktek nyata dari keseluruhan tahapan penyelenggaraan pemilihan. Dalam rangka melakukan perbaikan dalam pelaksanaan seluruh tahapan ke depan serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 huruf s dan Pasal 13 huruf t UU No. 8 2015 yang menyatakan antara lain tugas dan wewenang KPU adalah melakukan evaluasi dan membuat laporan, sehingga KPU Kota Denpasar melakukan kegiatan Evaluasi Pilkada Serentak dalam bentuk FGD (Focus Group Discussion) dilakukan dengan cara membahas berbagai permasalahan dalam Daftar Inventaris Masalah (DIM).
FGD dilaksanakan pada Hari Selasa 29 Maret 2016 bertempat di Warung Kubu Kopi Jl. Hayam Wuruk Denpasar dengan mengundang peserta sekaligus sebagai narasumber dari kalangan Partai Politik, Kalangan Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Pers, dan Tokoh Masyarakat.
Ketua KPU Kota Denpasar, Gede John Darmawan dalam kata sambutannya membuka berbagai kendala yang dialami saat pelaksanaan pilkada 2015 baik dari regulasi Undang-Undang dan turunannya, proses pelaksanaan saat tahapan terutama saat pencalonan serta partisipasi pemilih yang sangat minim di Kota Denpasar. Lebih lanjut John mengartakan FGD ini dilaksanakan dengan menggandeng LSM Manikaya Kauci dalam rangka mengekplorasi permasalahan yang ada kemudian dapat dicarikan solusi yang kostruktif untuk perbaikan proses kepemiluan dikemudian hari.
FGD ini dihadiri pula oleh Dr. I Wayan Jondra dari KPU Provinsi Bali serta Dr Lanang Perbawa dari Akademisi Universitas Mahasaraswati, Dr. Amanda dari Fisip Udayana, Partai Politik, Ombusmen Provinsi Bali, Kalangan LSM, Kalangan Pers dengan fasilitator Nyoman Mardika dai LSM Manikaya Kauci.
