Denpasar, kpu-denpasarkota.go.id- Senin (25/11/19), KPU Kota Denpasar menggelar Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2019. Rakor berlangsung pukul 09.00 wita di Aula Kantor KPU Kota Denpasar dihadiri oleh KPU Propinsi Bali, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda), Bawaslu Kota Denpasar, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Camat se-Kota Denpasar, serta Desa/Lurah se-Kota Denpasar.
Dalam sambutannya yang sekaligus membuka acara rapat koordinasi ini, I Wayan Arsa Jaya (Ketua KPU Kota Denpasar) menyampaikan bahwa pemutakhiran data pemilih berkelanjutan bertujuan untuk menyukseskan pemilu. Pada Pemilu 2019 yang lalu masih banyak pemilih yang belum terakomodir dalam DPT (pemilih DPK). Untuk itu diperlukan optimalisasi pemutakhiran data pemilih. Dalam rapat ini, Ketua KPU Propinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan juga memberikan pengarahan. Lidartawan menyampaikan data pemilih merupakan awal dari suksesnya pemilu. Namun, banyaknya masalah dengan data pemilih membuat Komisi II DPR ingin mengembalikan pengelolaannya ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. “Saya protes kalo data pemilih diurus Disdukcapil, karena pasti oposisi teriak karena data menguntungkan pemerintah selain itu selama ini data capil banyak yang bermasalah”ungkap Lidartawan. Bahkan Lidartawan meminta agar Komisi II DPR dapat memberikan wewenang kepada KPU untuk mengurus data pemilih Pemilu sehingga persoalan-persoalan yang selama ini selalu muncul dapat diminimalisir. “Nantinya kita akan ajak partai politik ataupun calon perseorangan bersama-sama turun ke lapangan memutakhirkan data pemilih, jadi mereka tidak hanya protes tapi tahu gimana kita kerja”tambah Lidartawan. Lidartawan pun meminta camat, desa serta lurah dapat membantu KPU Kota Denpasar dalam pembentukan badan adhoc Pilwali Tahun 2020.
Materi disampaikan oleh Dewa Ayu Sekar Anggaraeni (Anggota KPU Kota Denpasar Divisi Perencanaan Data dan Informasi). Sekar menjelaskan KPU Kota Denpasar melaksanakan pemutakhiran data pemilih berupa DPK (Daftar Pemilih Khusus) yang sudah lengkap elemen datanya tapi belum masuk DPT sesuai Surat KPU RI Nomor 942. Untuk itu, KPU Kota Denpasar menurunkan DPK yang belum lengkap elemen datanya ke tingkat desa/lurah untuk dilengkapi dan diproses kemudian diinput ke Sidalih. Untuk mengoptimalkan pemutakhiran data pemilih berupa DPK menjadi DPT, kedepannya Sekar berharap Divisi Teknis Penyelenggaraan membantu agar KPPS dapat memfoto Formulir A.DPK dan C7.DPK sebagaimana yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Kebumen dan KPU Bengkulu sehingga 100 % DPK nya dapat diinput pada DPT. Menanggapi hal tersebut, I Made Windia (Anggota KPU Kota Denpasar Divisi Teknis Penyelenggaraan) menyatakan setuju untuk memfoto Formulir A.DPK dan C7.DPK. Windia pun menyampaikan beberapa hal seperti e-rekap yang sedang disiapkan KPU RI agar proses rekapitulasi perolehan suara berjalan dengan efektif dan efisien tapi dengan hasil yang tetap akurat, penundaan pengumuman syarat minimal dukungan dan jadwal penyerahan dokumen dukungan perseorangan Pilwali Tahun 2020 sesuai Surat KPU RI Nomor 2202, serta berharap peserta rapat dari camat, desa dan lurah dapat menginformasikan kepada masyarakat agar yang memiliki kompetensi dan waktu untuk menjadi penyelenggara adhoc.
Di Akhir acara, I Nyoman Putra Wiratma (Anggota Bawaslu Kota Denpasar) menyampaikan Pemilu sukses ketika pemilih bersih. “Data pemilih modal awal kita melaksanakan pemilu yang berintegritas, mari kita bekerja maksimal supaya Pilkada kita berlangsung transparan”ujar pria yang akrab disapa Dodo ini.(DMN/Hupmas/KPU-DPS)
